JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan anggaran negara terserap secara maksimal. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025 bagi seluruh kementerian untuk mempercepat realisasi belanja. Bila tidak, dana yang belum terserap akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
“Saya kasih waktu sampai akhir Oktober. Kalau terlihat mereka tidak bisa membelanjakan sampai akhir tahun, ya kita tarik uangnya,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Selasa (16/9).
Purbaya menilai efektivitas penyerapan anggaran sangat penting karena menyangkut langsung kesejahteraan rakyat. Anggaran yang hanya mengendap di kas kementerian dianggap tidak memberi manfaat apa pun. Karena itu, ia menekankan agar program-program yang didanai APBN harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Anggaran harus diarahkan ke program-program yang jelas, yang langsung menyentuh rakyat. Saya tidak mau ada dana nganggur,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Purbaya berencana melakukan inspeksi langsung ke sejumlah kementerian dengan alokasi anggaran besar tetapi penyerapannya rendah. Ia menegaskan langkah ini bertujuan untuk menemukan hambatan secara cepat dan memberikan solusi agar pelaksanaan program bisa berjalan efektif.
“Bulan depan saya akan mulai keliling ke kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita lihat masalahnya apa, lalu kita bantu,” ucapnya.
Sejak resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto pada 8 September lalu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya bergerak cepat dengan sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah penyaluran dana segar sebesar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mempercepat penyaluran kredit ke masyarakat maupun pelaku usaha.
“Tujuannya agar bank punya cash yang banyak. Mereka tidak bisa menaruh dana itu di tempat lain, jadi harus disalurkan dalam bentuk kredit. Dengan begitu, mekanisme pasar bisa berjalan lebih sehat,” jelas Purbaya.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai sinyal perubahan arah pengelolaan keuangan negara yang lebih agresif. Menurut Purbaya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sikap tegas itu, publik kini menanti apakah kementerian dapat segera memacu kinerjanya dalam memaksimalkan belanja anggaran, atau justru harus rela melihat sebagian anggarannya dialihkan ke program lain yang lebih siap dijalankan.[]
Putri Aulia Maharani
About The Author
