JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyoroti dugaan kejanggalan dalam dokumen pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Kehadirannya, Selasa (23/9/2025), sekaligus membawa surat pernyataan mengenai penyetaraan ijazah yang disebut setara dengan jenjang SMA.
Pantauan di lokasi, Roy Suryo datang dengan membawa berkas berupa surat pernyataan terkait ijazah Wapres Gibran. Ia menyebut, tujuan kedatangannya adalah untuk meminta penjelasan langsung dari Menteri Pendidikan, Prof. Abdul Mu’ti. “Kami hari ini meminta ketegasan dari Kementerian Pendidikan di bawah Prof. Abdul Mu’ti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah, ya gugur (Gibran) sebagai Wapres,” ujar Roy Suryo kepada awak media di Gedung Kemendikdasmen.
Roy menegaskan, Kemendikdasmen perlu memberikan kepastian hukum terkait penerbitan surat keterangan yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. “Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan. Karena bunyinya seharusnya bukan surat keterangan, tapi surat keputusan. Surat keterangan ini gak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden,” tambahnya.
Selain membawa surat pernyataan, Roy Suryo juga menyinggung adanya kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran. Ia menyebut terdapat lompatan yang tidak lazim, yaitu dari tingkat setara SMP langsung ke jenjang setara S1. Hal ini, menurutnya, semakin memperkuat alasan perlunya klarifikasi dari pihak Kemendikdasmen.
Isu seputar ijazah Gibran memang menjadi sorotan publik sejak beberapa waktu terakhir. Sejumlah pihak bahkan telah menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Meski demikian, hingga kini pihak pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status surat penyetaraan yang dipermasalahkan.
Langkah Roy Suryo mendatangi Kemendikdasmen diharapkan dapat membuka jalan bagi penjelasan yang lebih transparan. Publik menanti sikap tegas pemerintah dalam memberikan klarifikasi, mengingat persoalan ini berkaitan dengan syarat konstitusional seorang wakil presiden[]
Putri Aulia Maharani
About The Author
