SAMARINDA-Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda, Kalimantan Timur, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2018. Bandara ini mulai beroperasi menggantikan Bandara Temindung sejak 24 Mei 2018 untuk melayani pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737-900 ER bersamaan dengan Bandara Maratua Kabupaten Berau.
Dengan diresmikannya Bandar Udara APT Pranoto yang terletak di Sei Siring tersebut bertujuanMenggantikan Bandara Temindung yang sudah tidak mampu menampung peningkatan jumlah penumpang.
Dengan memiliki panjang landasan pacu kurang lebih 2.250 meter dan terminal yang mampu menampung 1,5 juta penumpang per tahun.
Namun disisi lain Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda, hingga saat ini belum dikelola oleh Angkasa Pura. Hal ini lantaran Bandara APT Pranoto Samarinda dinilai belum mencapai tingkat profitabilitas yang memadai.
Meski telah berstatus bandara internasional, operasionalnya masih berada di bawah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan dan disokong anggaran negara.
Kepala Kantor UPBU APT Pranoto Samarinda, I Kadek Yuli Sastrawan, menjelaskan bahwa pengelolaan bandara umum di Indonesia terbagi antara operator BUMN dan pemerintah melalui UPBU.
“Karena ini kan pengelolaan Bandara Udara itu, Bandara Umum sekarang dikelola oleh dua, misalnya dari Angkasa Pura Indonesia dan dari pemerintah sendiri, Kementerian Perhubungan yang unit penyelenggara Bandara Udara (UPBU),” ujar Kadek beberapa hari lalu.
Menurutnya, peralihan pengelolaan ke Angkasa Pura umumnya dilakukan pada bandara yang telah memiliki tingkat keuntungan tinggi. Operator BUMN harus membiayai operasional secara mandiri melalui pendapatan bandara tersebut.
Kadek menyinggung Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan yang sudah dikelola Angkasa Pura. Perbedaan paling mencolok terletak pada jumlah lalu lintas penumpang atau trafik penumpang. Di mana perbandingan Balikpapan dan Samarinda saat ini masih sekitar 1 banding 4 hingga 1 banding 5.
Ia menegaskan, jika sebuah bandara belum mampu menutup biaya operasionalnya secara mandiri, maka pengelolaan oleh operator komersial akan sulit dilakukan.
“Kenapa tidak dikelola Angkasa Pura? Ini balik lagi, biasanya Angkasa Pura itu mengelola bandara yang sudah profit,” lanjutnya.
Dengan kondisi tersebut, operasional Bandara APT Pranoto Samarinda masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Kadek menambahkan, kemandirian pengelolaan sangat bergantung pada pertumbuhan trafik penumpang di masa depan.
“Mungkin saat ini di Samarinda belum menguntungkan, sehingga dia tidak bisa mandiri,” pungkasnya.
About The Author
