SAMARINDA — DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat dengan A. Vendy Meru selaku Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim beserta anggotanya dan nampak Viktor Yuan, Arbain, Abdul Rohim dari DPRD Kota Samarinda juga turut hadir dalam agenda tersebut.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gelar di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim tersebut dengan agenda untuk memperdalam pembahasan soal dampak pemangkasan DBH terhadap keuangan daerah.
Viktor Yuan anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda dalam kesempatan tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan pemangkasan DBH oleh Kementerian Keuangan yang dinilai sangat merugikan daerah penghasil seperti Kalimantan Timur.
“Kalimantan Timur ini punya spesifikasi khusus yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai provinsi dengan sumber daya alam terbesar kedua di Indonesia, pemangkasan hingga 73 persen ini sangat berdampak besar,” ujarnya.
Menurut Viktor, langkah penyelamatan fiskal daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai diperlukan persatuan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan di Kalimantan Timur untuk memperjuangkan hak daerah.
“Untuk menjadikan pergerakan ini sukses, kita harus bersatu padu bersama antara DPRD, dan pemerintah daerah. Kita harus satu barisan, satu perjuangan bersama masyarakat Kalimantan Timur. Jangan melihat partai, suku, atau kepentingan lain. DPRD ini adalah representasi rakyat Kalimantan Timur,” tegasnya.
Viktor dengan tegas mengatakan jika dampak pemangkasan DBH sangat luas. Mulai dari terhambatnya program pembangunan daerah hingga tertundanya agenda kerja legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar seluruh DPRD kabupaten/kota di Kaltim turut dilibatkan dalam forum bersama untuk mencari strategi baru menghadapi kebijakan pusat.
“Saya minta kepada pimpinan rapat agar segera mengundang seluruh anggota DPRD dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kita harus bersama-sama menyusun langkah strategis baru. Dulu kita pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak. Sekarang saatnya seluruh stakeholder dan kepala daerah bersatu padu, tanpa sekat antara gubernur, wali kota, dan bupati,” tuturnya.
Viktor menegaskan, perjuangan ini bukan soal politik atau kepentingan kelompok, tetapi tentang keadilan fiskal dan masa depan rakyat Kalimantan Timur.
About The Author
