Segel Sebagai Alas Hak dan Kekuatan Akta Van Dading Jadi Sorotan di Sidang Sengketa Tanah PN Samarinda
SAMARINDA – Kedudukan segel sebagai alas hak tanah dan kekuatan hukum Akta Van Dading menjadi sorotan dalam sidang gugatan sengketa tanah di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2026/PN Smr, dua ahli yang dihadirkan pihak tergugat memberikan keterangan terkait aspek hukum pertanahan dan hukum acara perdata.
Keduanya yakni Mas’ud Azhari, praktisi pertanahan, serta Bambang Sutyoso, ahli hukum acara perdata.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Fatkur Rochman, Mas’ud menjelaskan bahwa segel dapat menjadi alas hak atas tanah dalam praktik hukum adat. Hal tersebut berkaitan dengan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional.
“Segel adalah alas hak yang lahir dari hukum adat dan diakui dalam sistem hukum agraria nasional. Selama proses peralihannya sah dan tidak dibatalkan, segel memiliki kekuatan sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah,” jelas Mas’ud.
Ia juga menegaskan bahwa Gambar Situasi (GS) bukan merupakan bukti alas hak maupun bukti kepemilikan tanah. GS, menurutnya, hanya merupakan gambaran teknis letak dan batas tanah, bukan dokumen yang membuktikan siapa pemilik sah atas tanah tersebut.
Penegasan ini menjadi penting, karena dalam banyak sengketa tanah, GS kerap diklaim seolah-olah sebagai bukti kepemilikan, padahal secara hukum tidak demikian.
Sementara itu, Bambang Sutyoso menerangkan bahwa putusan perdamaian atau Akta Van Dading yang telah disahkan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial, sebagaimana putusan pengadilan lainnya.
“Akta Van Dading yang sudah dikukuhkan menjadi putusan perdamaian itu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ia mengikat para pihak dan dapat dieksekusi,” tegas Bambang.
Artinya, ketika perdamaian sudah dicapai dan disahkan pengadilan, tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkan kembali substansi yang sama, kecuali melalui upaya hukum yang ditentukan undang-undang.
Usai persidangan, Kuasa Hukum Tergugat H. Suriansyah, Fuad Al Habsyi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa perkara bermula dari perjanjian jual beli tanah antara kliennya dengan Muhammad Rusdi pada 2018.
Karena penyerahan objek tanah tidak kunjung diselesaikan, H. Suriansyah kemudian menggugat Rusdi hingga keduanya mencapai kesepakatan perdamaian melalui Akta Van Dading.
Putusan tersebut selanjutnya dieksekusi oleh PN Samarinda pada Januari 2026.
“Putusan perdamaian itu sudah dieksekusi secara sah oleh pengadilan. Jadi objek ini sudah memiliki kepastian hukum,” ujar Fuad.
Fuad menilai, PT Bhomaraya Dhanatama selaku penggugat seharusnya menempuh upaya hukum perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet apabila merasa memiliki hak atas objek tanah yang telah dieksekusi.
Bukan dengan mengajukan gugatan baru yang secara substansi mempersoalkan kembali objek yang sudah dieksekusi.
“Kalau merasa dirugikan oleh eksekusi, jalurnya adalah Derden Verzet. Itu mekanisme yang diatur hukum acara. Bukan gugatan baru,” tegas Fuad.
Objek sengketa berada di kawasan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, dengan luas sekitar 11,32 hektare.
Dalam gugatannya, PT Bhomaraya Dhanatama meminta majelis hakim menyatakan enam bidang tanah seluas total 113.200 meter persegi sebagai objek yang menjadi dasar tuntutan, sekaligus meminta sejumlah tindakan terhadap lahan tersebut dihentikan selama proses perkara berlangsung.
Perkara ini masih bergulir di PN Samarinda. Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh dalil, bukti, dan keterangan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Sidang kali ini pun menjadi penanda penting: sengketa tanah tidak hanya soal siapa yang menguasai, tetapi soal apa yang sah secara hukum, segel, GS, dan Van Dading kini diuji di ruang sidang.
