Jaksa Tuntut 7 Terdakwa Korupsi Pemanfaatan BMN di Tambang PT Jembayan Muarabara, Tertinggi 13 Tahun Penjara
SAMARINDA– Penuntut Umum yang terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah melaksanakan penuntutan pidana terhadap 7 orang terdakwa tindak pidana korupsi penerimaan negara terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT. Jembayan Muarabara Group di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012.
Penuntutan tersebut dibacakan di Ruang Ali Said pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa, 17 November 2026.
Penjatuhan tuntutan pidana terhadap para terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang terungkap melalui serangkaian alat bukti yang sah sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi kepentingan terungkapnya kebenaran materiil dari perkara ini.
Jaksa Penuntut Umum menilai, para terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Rincian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:
No Terdakwa Tuntutan Penjara Denda Uang Pengganti
1 .Ir. Herry Maryadi bin H. Mat Umar 5 Tahun Rp500 Juta –
2 .Basri Hasan, S.T., M.T. bin Hasan 5 Tahun Rp500 Juta –
3 .Ir. H. Assobirin bin Asmy (Alm)5 Tahun Rp500 Juta –
4 .Drs. Adinur, M.AP bin Nawawi Hami (Alm)5 Tahun Rp500 Juta –
5 .Budiono Tanbun anak dari Tjhin Tjung Tui 7 Tahun Rp1 Miliar Rp696.901.117.362,02
6 .Ir. Dany Aswin bin Dokmin 11 Tahun Rp1 Miliar –
7 .Ir. Ginarsa Tandinegara anak dari Hardjo Muljono 13 Tahun Rp1 Miliar –
Seluruh tuntutan penjara tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Tuntutan paling berat dijatuhkan kepada Ir. Ginarsa Tandinegara selama 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, disusul Ir. Dany Aswin selama 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Sementara Budiono Tanbun selain dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp696.901.117.362,02 (enam ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus satu juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah nol dua sen).
Empat terdakwa lainnya masing-masing dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Selanjutnya akan dilaksanakan agenda persidangan pembelaan (pleidoi) terdakwa atau melalui penasihat hukumnya.
Jadwal persidangan pleidoi pada Kamis, 19 November 2026 untuk terdakwa Budiono Tanbun dan terdakwa Ir. Ginarsa Tandinegara.
Sedangkan untuk terdakwa Ir. Herry Maryadi, Basri Hasan, Ir. H. Assobirin (Alm), Drs. Adinur (Alm), dan Ir. Dany Aswin, persidangan pleidoi akan dilaksanakan pada Senin, 23 November 2026.
Perkara ini menjadi salah satu perkara korupsi pemanfaatan Barang Milik Negara terbesar yang disidangkan di Kalimantan Timur, yang menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam mengawal penyelamatan keuangan negara dari praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
