Ditengah kepanikan orang tua karena sistem SPMB error beberapa waktu lalu kini muncul isu dugaan penyelewengan anggaran server Rp400 juta. Disdikbud Kaltim membantah tegas. “Aplikasi dibuat mandiri, server pakai punya Diskominfo,” ujar Kabid SMK Mochammad Awaludin.
SAMARINDA – Penerapan sistem baru selalu punya risiko. Hal itu terbukti pada hari pertama Seleksi Penerimaan Murid Baru/SPMB SMA/SMK Kalimantan Timur 2026, Senin (22/6/2026). Server utama sempat mengalami gangguan atau down sehingga ribuan calon peserta didik dan orang tua gagal mengakses.
Penyebab gangguan bukan karena error sistem biasa. Tim teknis mencatat adanya lonjakan trafik luar biasa di pagi hari.
Sekitar 70.000 hingga 80.000 calon peserta didik dan orang tua mengakses sistem secara bersamaan. Beban itu membuat server kewalahan.
“Tahun 2026 adalah pengalaman pertama penerapan satu aplikasi dan satu server terpusat untuk seluruh SMA/SMK se-Kaltim. Sehingga kapasitas server dan bandwidth awal belum mencukupi lonjakan akses serentak tersebut,” jelas Kabid SMK Disdikbud Kaltim, Mochammad Awaludin.
Sebelumnya, tiap sekolah mengelola sistem penerimaan secara mandiri. Tahun ini semua dipusatkan untuk menjamin transparansi dan pemerataan.
Melihat sistem lumpuh, Tim teknis dari Diskominfo Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Disdikbud Kaltim langsung bergerak.
Perbaikan dilakukan secepatnya dan sistem berangsur normal kembali pada siang harinya. Pendaftaran kemudian dilanjutkan tanpa hambatan berarti.
Namun gangguan di hari pertama itu meninggalkan polemik di masyarakat.
Di tengah pemulihan, beredar kabar di media sosial. Disebutkan ada dugaan penyelewengan anggaran pengadaan server senilai kurang lebih Rp400 juta untuk SPMB 2026.
Untuk meluruskan, tim media mengonfirmasi langsung ke Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Mochammad Awaludin yang saat ini masih berada di luar kota.
Melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/8/2026) pagi, Awal sapaan akrabnya membantah keras isu tersebut.
“Ijin saya luruskan, untuk berita tersebut tidak benar karena aplikasi dibuat mandiri oleh tim Disdik Kaltim dan server kami pakai punya Diskominfo Kaltim jadi jika muncul berita ada anggaran Rp400 juta lalu kemana aja ngalirnya itu sama sekali tidak benar,” tegas M. Awaludin.
Ia menegaskan tidak ada pengadaan server baru senilai ratusan juta. Aplikasi SPMB 2026 dikembangkan secara mandiri oleh tim Teknologi Informasi Disdikbud Kaltim. Sementara untuk infrastruktur server, memanfaatkan server milik Diskominfo Kaltim yang memang bertugas mengelola pusat data pemerintah provinsi.
Evaluasi ke Depan, gangguan ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Kaltim. Dengan sistem terpusat, kapasitas server dan bandwidth harus dihitung dengan skenario terburuk.
Disdikbud dan Diskominfo berjanji akan menambah kapasitas dan melakukan load balancing agar kejadian serupa tidak terulang di gelombang pendaftaran berikutnya.
Meski sempat gaduh, para orang tua diimbau tidak panik. Data pendaftar tidak hilang dan jadwal pendaftaran tetap berjalan sesuai kalender SPMB 2026.
About The Author
